Ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Diantaranya adalah mengenai laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) yang dalam hal ini adalah Kementerian ESDM yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

“Kita mengapresiasi atas capaian prestasi Kementerian ESDM dalam tata keuangan ini,” ujar Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Dalam kesempatan tersebut, Komisi VII juga meminta laporan tentang rancangan umum ketenagalistrikan nasional 2018-2037, yang mencakup masalah rencana pembangunan pembangkit, proyek 35.000 megawatt (mw), serta sistem pengaliran listrik bagi seluruh masyarakat.

“Kami ingin mengetahui mengenai progres dan rencana subsidi di sektor energi. Termasuk di dalamnya adalah subsidi untuk listrik dan juga Bahan Bakar Minyak (BBM),” ucapnya.

Dikatakannya, Komisi VII meminta penjelasan pemerintah terkait kenaikan harga minyak, terutama  dalam hal menetapkan kenaikan harga BBM bersubsidi maupun non subsidi.

"Terhadap kecenderungan kenaikan harga minyak negara, bagaimana kementerian ESDM menyikapi hal tersebut," tandas politisi Fraksi Gerindra itu.

Turut hadir dalam rapat kerja tersebut jajaran pejabat eselon I Kementerian ESDM, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng, dan Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana, serta Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dan Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa. (dep,mp)